Entah darimana ide yang muncul dengan adanya kerja kontrak. Dengan menghitung-hitung laba dan rugi yang tidak berpihak kepada pekerja sedikitpun, pihak pengusaha selalu berpatokan kepada keuntungan dan keberlanjutan bisnis, juga tidak mau disalahkan dengan adanya sistem kerja kontrak tersebut, mereka bilang "manut" pemerintah. Nah, lalu apakah dengan mengikuti semua kemauan pemerintah harus berarti mengorbakan rakyat ? Pemerintah kalau ditanya dan dalam janji-janji ketika akan ada pemilihan umum / pilkada selalu saja berpihak kepada wong cilik. Tapi kita semua tahu itu. Hanya janji dan sedetikpun pemerintah tidak pernah berpihak kepada wong cilik, keberpihakan pemerintah kepada orang kecil hanya dalam WACANA, dalam RUU, dalam berbagai Rencana-rencana yang dalam pelaksanaannya tidak pernah menjadi suatu manifestasi tetapi hanya sebatas itu saja, wacana dan rencana yang tak jarang malah dipetieskan.
Lalu bagaimana selanjutnya pemerintah ? Pengusaha dan Rakyat kecil?
Pemerintah lah sumber keadilan dan sekaligus bisa jadi menjadi sumber ketidakadilan, sumber kesejahteraan sekaligus sumber kesengsaraan, tergantung bagaimana keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil, semakin baik memberikan hak rakyat kecil semakin makmur bangsa ini dan saya yakin kalau rakyat kecil naik kelas tidak ada lagi yang namanya kerja kontrak semacam ini, yang membuat pengusaha menjadi untung dengan menghisap buruh, dan tidak memberi THR karena masa kontraknya dibuat sedemikian rupa pas selesai sebelum lebaran.
Bagaimana solusinya, hendaknya pejabat yang berwenang menggunakan nurani untuk mengatasi hal sangat mendasar ini.
